Category: Blog

RUU Narkotika Disorot, BNN Minta Kewenangan Penyadapan Diperkuat

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, menyoroti pentingnya kewenangan penyadapan dalam upaya pengungkapan kasus narkotika di Indonesia.

Menurut Suyudi, saat ini masih terdapat perbedaan pandangan antar lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, terkait waktu pelaksanaan penyadapan.

Sebagian pihak menilai penyadapan sebaiknya dilakukan pada tahap penyidikan, dengan merujuk pada prinsip hak asasi manusia dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Namun, Suyudi berpandangan bahwa penyadapan justru perlu dilakukan sejak tahap penyelidikan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus.

“Kewenangan penyadapan sangat penting sejak tahap awal untuk memetakan jaringan kejahatan,” kata Suyudi dalam RDPU bersama Komisi III DPR dan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Suyudi menjelaskan, teknik penyelidikan khusus seperti penyadapan, controlled delivery, dan undercover buy merupakan bagian dari aktivitas intelijen yang bersifat tertutup.

Metode tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk langsung menghadirkan alat bukti di pengadilan, melainkan untuk memperoleh bukti permulaan dan memetakan jaringan peredaran narkotika.

“Dengan penyadapan sejak penyelidikan, kita bisa menentukan apakah seseorang pengguna atau bagian dari jaringan,” ujarnya.

Di sisi lain, Kejaksaan disebut mengusulkan agar kewenangan penyadapan hanya dimiliki penyidik BNN, seperti praktik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Suyudi menilai usulan tersebut masih perlu dikaji lebih dalam, mengingat banyak penyidik BNN berasal dari kepolisian.

Ia juga menyoroti ketentuan dalam KUHAP baru yang membatasi penyadapan hanya pada tahap penyidikan. Menurutnya, pembatasan tersebut berpotensi menghambat pengungkapan kasus narkotika yang bersifat tertutup dan bergerak secara senyap.

BNN mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika mengatur secara tegas kewenangan penyadapan sebagai aturan khusus (lex specialis).

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pemberantasan narkotika di Indonesia. 

Sahroni Sepakat Usul BNN soal Vape Dilarang di RUU Narkotika: Wajib dan Mendesak

Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengusulkan larangan peredaran vape di Indonesia karena berpotensi disalahgunakan terkait narkoba. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni setuju dengan usulan Komjen Suyudi.
“Saya sangat setuju seribu persen atas usulan Kepala BNN Komjen Suyudi. Ini akan merusak bangsa kalau tidak ditindak tegas,” kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Sahroni menyebut vape bisa digunakan sebagai kamuflase narkoba. Dia menyebut narkoba yang ada di dalam vape juga sudah terdata.

“Karena kamuflase vape dijadikan tempat untuk menghisap narkoba jenis baru, yang notabene memang sudah ada daftarnya, jadi psikotropika bagian dari narkoba,” ucap dia.

Dia mendorong agar larangan vape ini dimasukkan ke dalam RUU Narkotika. Saat ini, RUU Narkotika masih dibahas di Komisi III DPR.

“Saya sebagai pimpinan Komisi III mendukung itu untuk masuk ke RUU Narkotika,” ujarnya.

Sebelumnya, Suyudi mengusulkan larangan peredaran vape di Indonesia. BNN mengungkit temuan zat etomidate dalam vape.

Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4). Ia mengungkapkan temuan BNN terhadap sampel cairan vape.

“Saat ini kita dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape atau rokok elektrik secara masif. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan,” kata Suyudi dalam rapat.

Dia mengatakan 11 sampel mengandung kanabinoid atau ganja hingga satu sampel berisi methamphetamine atau sabu. Dia menyebut BNN juga menemukan zat etomidate, yang merupakan obat bius, dalam kandungan sampel vape yang diuji.

Dia mengatakan narkotika berkembang sangat cepat. Dia mengatakan sudah teridentifikasi 175 jenis zat psikoaktif baru atau new psychoactive substances (NPS) di Indonesia.

“Dengan adanya fakta-fakta di atas, menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate,” ujar Suyudi.

“Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengonsumsinya,” imbuhnya.

Pimpinan Komisi III DPR Setuju Usulan Kepala BNN untuk Larang Vape

Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengusulkan larangan peredaran vape di Indonesia karena berpotensi disalahgunakan terkait narkoba. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni setuju dengan usulan Komjen Suyudi.
“Saya sangat setuju seribu persen atas usulan Kepala BNN Komjen Suyudi. Ini akan merusak bangsa kalau tidak ditindak tegas,” kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Sahroni menyebut vape bisa digunakan sebagai kamuflase narkoba. Dia menyebut narkoba yang ada di dalam vape juga sudah terdata.

“Karena kamuflase vape dijadikan tempat untuk menghisap narkoba jenis baru, yang notabene memang sudah ada daftarnya, jadi psikotropika bagian dari narkoba,” ucap dia.

Dia mendorong agar larangan vape ini dimasukkan ke dalam RUU Narkotika. Saat ini, RUU Narkotika masih dibahas di Komisi III DPR.

“Saya sebagai pimpinan Komisi III mendukung itu untuk masuk ke RUU Narkotika,” ujarnya.

Sebelumnya, Suyudi mengusulkan larangan peredaran vape di Indonesia. BNN mengungkit temuan zat etomidate dalam vape.

Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4). Ia mengungkapkan temuan BNN terhadap sampel cairan vape.

“Saat ini kita dihadapkan pada fenomena peredaran zat narkotika dalam bentuk vape atau rokok elektrik secara masif. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan,” kata Suyudi dalam rapat.

Dia mengatakan 11 sampel mengandung kanabinoid atau ganja hingga satu sampel berisi methamphetamine atau sabu. Dia menyebut BNN juga menemukan zat etomidate, yang merupakan obat bius, dalam kandungan sampel vape yang diuji.

Dia mengatakan narkotika berkembang sangat cepat. Dia mengatakan sudah teridentifikasi 175 jenis zat psikoaktif baru atau new psychoactive substances (NPS) di Indonesia.

“Dengan adanya fakta-fakta di atas, menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate,” ujar Suyudi.

“Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengonsumsinya,” imbuhnya.

Respons cepat dan kerja profesional ditunjukkan oleh jajaran Polres Metro Bekasi dalam mengungkap kasus penyiraman cairan kimia berbahaya yang terjadi di Tambun Selatan. Dalam waktu singkat, tiga pelaku berhasil diamankan, menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta melindungi masyarakat dari tindak kekerasan.

Gerak Cepat Dan Presisi Polres Metro Bekasi Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras di Tambun Selatan

Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Sumarni bersama jajaran dalam kegiatan jumpa pers. Berbekal keterangan saksi, serta penyelidikan mendalam, tim gabungan Satreskrim dan Polsek Tambun Selatan bergerak cepat hingga berhasil menangkap para pelaku di lokasi berbeda. Polres Metro Bekasi memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Peristiwa yang terjadi pada 30 Maret 2026 tersebut menyebabkan korban mengalami luka bakar serius akibat cairan kimia berbahaya.

Polres Metro Bekasi menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas serta memastikan perlindungan bagi korban dan saksi sebagai bagian dari komitmen pelayanan yang humanis dan berkeadilan.

#poldametrojaya
#polriuntukmasyarakat
#JagaJakarta+

Perkuat Komunikasi Publik, PPATK Studi Banding ke Polda Metro Jaya

Bidhumas Polda Metro Jaya menyelenggarakan kegiatan studi banding bersama Tim Humas PPATK pada Kamis, 2 April 2026 di Ruang M2C Bidhumas PMJ. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola komunikasi publik, khususnya pada situasi krisis yang menuntut respons cepat, tepat, dan terukur.

Dipimpin oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, paparan menekankan pentingnya membangun narasi yang humanis, empatik, dan berbasis fakta dalam menghadapi dinamika arus informasi yang berkembang sangat cepat. Strategi komunikasi seperti framing yang tepat, respons awal, serta mekanisme klarifikasi satu pintu menjadi poin utama dalam menjaga kredibilitas institusi di mata publik.

Selain itu, penguatan media relations, optimalisasi platform digital, hingga teknik menghadapi pertanyaan sulit dari media turut menjadi bagian dari diskusi yang interaktif dan konstruktif. Kegiatan ini juga membuka ruang kolaborasi berkelanjutan antara kedua institusi dalam pengembangan kapasitas kehumasan.

Melalui sinergi ini, diharapkan kehumasan Polda Metro Jaya dan PPATK semakin adaptif dalam menghadapi tantangan komunikasi modern, serta mampu menghadirkan informasi yang menenangkan, akurat, dan membangun kepercayaan masyarakat.

#poldametrojaya
#polriuntukmasyarakat
#jagajakarta+

Kapolda Sumsel Hadiri Perayaan Dharma Santi Saat Hari Suci Nyepi 2026

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menghadiri perayaan Dharma Santi Hari Suci Nyepi 2026 di Jalan Seduduk Putih I, Palembang, Kamis malam (2/4).

Kehadiran Kapolda bersama jajaran Forkopimda Sumsel merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menjamin kebebasan beragama dan merawat harmoni sosial di Bumi Sriwijaya.

​Kapolda menegaskan bahwa toleransi bukan sekadar nilai sosial, melainkan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas Kamtibmas yang kondusif.

​“Bagi kami di institusi kepolisian, ketika masyarakat saling menghormati perbedaan, maka potensi perpecahan akan teredam dengan sendirinya. Mari kita terus bersinergi untuk merawat harmoni ini demi mewujudkan Sumsel yang aman bae,” tegas Kapolda Sumsel.

Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :

Call Center : 110 (Bebas Pulsa)

“KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”

Kapolda Sumsel: Masyarakat Adalah Juragan,  Pelayanan Polri Siap 24 Jam

Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menegaskan bahwa masyarakat merupakan “juragan” sesungguhnya bagi institusi Polri. Penegasan tersebut disampaikan saat agenda Coffee Morning bersama Pejabat Utama (PJU) di Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan, Kamis (2/4).

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menekankan bahwa seluruh jajaran harus menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan pengayom masyarakat yang terbuka terhadap aspirasi maupun kritik.

“Masyarakat adalah juragan kita. Karena itu, setiap anggota harus siap menerima masukan, membuka ruang diskusi, dan tidak alergi terhadap kritik,” tegas Kapolda.

Ia juga menginstruksikan para pejabat utama dan seluruh satuan kerja untuk proaktif menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga komunitas. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Selain itu, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya budaya evaluasi internal yang berkelanjutan. Setiap kritik dan masukan dari masyarakat, lanjutnya, harus dijadikan bahan perbaikan dalam tata kelola kepolisian agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui forum Coffee Morning tersebut, Kapolda berharap seluruh jajaran dapat membangun pola pikir pelayanan yang humanis serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Polri khususnya Polda Sumsel dapat terus hadir sebagai institusi yang dipercaya dan dicintai masyarakat.

Kapolda Sumsel Tegaskan Masyarakat adalah Juragan, Dorong Jajaran Responsif terhadap Kritik

Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menegaskan bahwa masyarakat merupakan “juragan” sesungguhnya bagi institusi Polri. Penegasan tersebut disampaikan saat agenda Coffee Morning bersama Pejabat Utama (PJU) di Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan, Kamis (2/4).

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menekankan bahwa seluruh jajaran harus menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan pengayom masyarakat yang terbuka terhadap aspirasi maupun kritik.

“Masyarakat adalah juragan kita. Karena itu, setiap anggota harus siap menerima masukan, membuka ruang diskusi, dan tidak alergi terhadap kritik,” tegas Kapolda.

Ia juga menginstruksikan para pejabat utama dan seluruh satuan kerja untuk proaktif menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga komunitas. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Selain itu, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya budaya evaluasi internal yang berkelanjutan. Setiap kritik dan masukan dari masyarakat, lanjutnya, harus dijadikan bahan perbaikan dalam tata kelola kepolisian agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui forum Coffee Morning tersebut, Kapolda berharap seluruh jajaran dapat membangun pola pikir pelayanan yang humanis serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Polri khususnya Polda Sumsel dapat terus hadir sebagai institusi yang dipercaya dan dicintai masyarakat.

Rumah Warga Roboh Pasca Gempa M 7,6 di Bitung, Ditpolairud Polda Sulut Lakukan Evakuasi

Personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara diterjunkan untuk melaksanakan evakuasi rumah warga yang roboh milik keluarga Roni Endwa Siahaya–Kombohi di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Kamis (2/4/2026).

Evakuasi dilakukan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Kota Bitung pada pukul 07.48 WIT. Guncangan yang terjadi cukup kuat tersebut dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Bitung.

Akibat gempa tersebut, satu unit rumah milik warga dilaporkan roboh dan mengalami kerusakan parah. Menindaklanjuti kejadian itu, personel Ditpolairud Polda Sulut segera turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi serta memastikan kondisi lingkungan sekitar tetap aman.

Selain melakukan evakuasi, petugas juga memberikan bantuan kepada keluarga terdampak serta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Hingga saat ini, situasi di lokasi kejadian terpantau kondusif dan proses penanganan terus dilakukan oleh aparat bersama instansi terkait.

Polda Metro Jaya: Penganiayaan Tersangka Bukan di Ruang Penyidikan
Empat orang menganiaya tersangka kasus kekerasan seksual di Polda Metro Jaya setelah pemeriksaan dipicu emosi saat konfrontasi

Perbesar
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto ketika ditemui di Mapolda Metro Jaya, 9 Februari 2026. TEMPO/Oyuki

POLDA Metro Jaya menangkap empat pelaku penganiayaan terhadap tersangka kasus kekerasan seksual berinisial FA. Peristiwa tersebut terjadi setelah penyidik memeriksa tersangka di Polda Metro Jaya pada Kamis, 26 Maret 2026.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, menyatakan bahwa penganiayaan tidak terjadi di ruang pemeriksaan. “Peristiwa terjadi di dua lokasi, yakni di lobi PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan di depan ruang penyidikan,” ujarnya saat ditemui di Markas Polda Metro Jaya, Rabu, 1 April 2026.

Budi menjelaskan bahwa penganiayaan terjadi karena FA tidak mengakui perbuatannya dalam kasus kekerasan seksual saat proses pemeriksaan. Pernyataan tersebut memicu emosi sejumlah pendamping korban hingga mereka menganiaya FA dan sopirnya.

Budi menyebut salah satu pelaku diduga memiliki persoalan lain dengan tersangka yang turut memicu emosi. “Peristiwa ini tidak hanya dipicu perkara yang sedang dikonfrontasikan, tetapi juga dipengaruhi persoalan lain di luar kasus ini,” ujarnya.

Tim penyidik yang berada di lokasi segera memisahkan kedua kelompok untuk mencegah benturan yang lebih besar. Setelah situasi berangsur kondusif, penyidik melanjutkan agenda pemeriksaan konfrontasi antara tersangka dan para saksi.

Budi menegaskan bahwa peristiwa penganiayaan terhadap FA tidak memengaruhi proses hukum dalam kasus kekerasan seksual yang menjerat tersangka. “Kami harus tetap objektif terhadap peristiwa dan perkara yang dihadapi yang bersangkutan, jangan sampai menghambat proses penyidikan,” katanya.

Penyidik menetapkan FA sebagai tersangka sejak Juli 2025 setelah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari ahli forensik, psikologi klinis, hingga ahli tindak pidana kekerasan seksual. FA juga sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebelum akhirnya memenuhi panggilan penyidik.

Korban berinisial RIS sebelumnya melaporkan kasus ini. Pelaku diduga melakukan kekerasan seksual pada 30 Oktober 2022 di ruang rapat direksi lantai 2 Gedung DPP Bapera, Jakarta Pusat.